PPP Minta Dana Siluman Diusut
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Uya Mulyana meminta melalui Fraksi PPP di DPRD KBB agar persoalan dugaan dana siluman di APBD KBB 2010 diusut tuntas.
Bahkan dia tidak sependapat dengan pernyataan Ketua DPC Partai Demokrat (KBB) yang terang-terangan menolak dilakukan hak angket untuk mengusut persoalan ini. ”PPP akan bersikap tegas dalam kasus ini dan sudah saya instruksikan itu ke tingkat fraksi.Bahkan jika memang harus dilakukan hak angket atau hak interpelasi, kenapa tidak untuk mengungkap kejelasan polemik dana siluman di APBD KBB ini,” tegas Uya kepada Seputar Indonesia (SINDO).
Uya mengatakan,selama ini pihaknya selalu melakukan komunikasi intens dengan Fraksi PPP di DPRD KBB terkait persoalan ini. PPP terang-terangan mengaku tidak puas atas penjelasan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang dikoordinatori oleh Sekda Mas Abdul Kohar terkait penjabaran kenapa bisa muncul selisih angka yang jumlahnya sangat besar. Karena itu, PPP akan menuntut kejelasan dan akan terus memantau arah kebijakan persoalan ini.Yang jelas, lanjut dia, PPP akan menolak upaya pelemahan politis yang dilakukan partai penguasa di DPRD KBB terhadap partainya dan juga partai-partai lain.
Dia berpendapat,Ketua DPRD KBB Aa Umbara Sutisna harus menjelaskan sejelas-jelasnya persoalan ini ke badan anggaran (banggar) untuk menghindari persepsi yang berbeda-beda. Jika ada kesalahan prosedur yang ditempuh, jelaskan agar semuanya menjadi jelas. Selama ini, dia belum melihat upaya untuk menjelaskan persoalan ini secara komprehensif, baik dari TAPD ataupun pimpinan dewan kenapa selisih itu bisa muncul. Alhasil polemik ini terus menggelinding bagaikan bola salju. ”Saya melihat eksekutif berjalan tanpa legislatif dan ini ironis mengingat baik sekda ataupun dinas pendapatan seperti tidak serius menyelesaikan persoalan ini.
Buktinya,sampai sekarang pun draf kekurangan data yang diminta legislatif kepada TAPD belum juga dipenuhi,”tandasnya. Ketua Fraksi PPP DPRD KBB Samsul Ma’arif mengatakan, bahwa hak angket sudah diusulkan banggar untuk meminta kejelasan kepada pihak eksekutif terkait dana siluman di APBD KBB 2010 ini. Sedangkan, anggota Banggar DPRD KBB dari Partai Hanura Ryadi Sigit Pramono mengatakan, usulan hak angket bukan hanya gertakan, tapi merupakan langkah serius yang ingin diambil banggar. Apalagi Kemendagri sudah menganggap bahwa dalam penyusunan APBD KBB 2010 telah terjadi pelanggaran prosedur dalam pengesahan APDB KBB yang ternyata muncul selisih perubahan angka tidak diketahui wakil pimpinan hingga anggota Banggar.
Diberitakan sebelumnya, perbedaan nilai APBD KBB 2010 yang tertuang dalam risalah dengan APBD yang telah dievaluasi selisihnya tak tanggung-tanggung mencapai Rp95 miliar.Dalam pembahasan yang tertuang dalam rapat antara Banggar DPRD KBB dengan TAPD total pendapatan sebesar Rp811.960.895.933 namun setelah dievaluasi gubernur dan dibuatkan peraturan daerahnya naik menjadi Rp823.468.266.743. Begitu juga dari sisi belanja yang dalam pembahasan diputuskan sebesar Rp907.125.260.135,namun dalam perda APBD naik menjadi Rp991.421.526.860.
Bahkan dia tidak sependapat dengan pernyataan Ketua DPC Partai Demokrat (KBB) yang terang-terangan menolak dilakukan hak angket untuk mengusut persoalan ini. ”PPP akan bersikap tegas dalam kasus ini dan sudah saya instruksikan itu ke tingkat fraksi.Bahkan jika memang harus dilakukan hak angket atau hak interpelasi, kenapa tidak untuk mengungkap kejelasan polemik dana siluman di APBD KBB ini,” tegas Uya kepada Seputar Indonesia (SINDO).
Uya mengatakan,selama ini pihaknya selalu melakukan komunikasi intens dengan Fraksi PPP di DPRD KBB terkait persoalan ini. PPP terang-terangan mengaku tidak puas atas penjelasan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang dikoordinatori oleh Sekda Mas Abdul Kohar terkait penjabaran kenapa bisa muncul selisih angka yang jumlahnya sangat besar. Karena itu, PPP akan menuntut kejelasan dan akan terus memantau arah kebijakan persoalan ini.Yang jelas, lanjut dia, PPP akan menolak upaya pelemahan politis yang dilakukan partai penguasa di DPRD KBB terhadap partainya dan juga partai-partai lain.
Dia berpendapat,Ketua DPRD KBB Aa Umbara Sutisna harus menjelaskan sejelas-jelasnya persoalan ini ke badan anggaran (banggar) untuk menghindari persepsi yang berbeda-beda. Jika ada kesalahan prosedur yang ditempuh, jelaskan agar semuanya menjadi jelas. Selama ini, dia belum melihat upaya untuk menjelaskan persoalan ini secara komprehensif, baik dari TAPD ataupun pimpinan dewan kenapa selisih itu bisa muncul. Alhasil polemik ini terus menggelinding bagaikan bola salju. ”Saya melihat eksekutif berjalan tanpa legislatif dan ini ironis mengingat baik sekda ataupun dinas pendapatan seperti tidak serius menyelesaikan persoalan ini.
Buktinya,sampai sekarang pun draf kekurangan data yang diminta legislatif kepada TAPD belum juga dipenuhi,”tandasnya. Ketua Fraksi PPP DPRD KBB Samsul Ma’arif mengatakan, bahwa hak angket sudah diusulkan banggar untuk meminta kejelasan kepada pihak eksekutif terkait dana siluman di APBD KBB 2010 ini. Sedangkan, anggota Banggar DPRD KBB dari Partai Hanura Ryadi Sigit Pramono mengatakan, usulan hak angket bukan hanya gertakan, tapi merupakan langkah serius yang ingin diambil banggar. Apalagi Kemendagri sudah menganggap bahwa dalam penyusunan APBD KBB 2010 telah terjadi pelanggaran prosedur dalam pengesahan APDB KBB yang ternyata muncul selisih perubahan angka tidak diketahui wakil pimpinan hingga anggota Banggar.
Diberitakan sebelumnya, perbedaan nilai APBD KBB 2010 yang tertuang dalam risalah dengan APBD yang telah dievaluasi selisihnya tak tanggung-tanggung mencapai Rp95 miliar.Dalam pembahasan yang tertuang dalam rapat antara Banggar DPRD KBB dengan TAPD total pendapatan sebesar Rp811.960.895.933 namun setelah dievaluasi gubernur dan dibuatkan peraturan daerahnya naik menjadi Rp823.468.266.743. Begitu juga dari sisi belanja yang dalam pembahasan diputuskan sebesar Rp907.125.260.135,namun dalam perda APBD naik menjadi Rp991.421.526.860.